INFORMASI BERKALA
PROFIL KANTOR
PROGRAM DAN / ATAU KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN
INFORMASI TENTANG RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA
INFORMASI TENTANG PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
INFORMASI TENTANG PERATURAN / KEPUTUSAN DAN ATAU KEBIJAKAN YANG MENGIKAT DAN ATAU BERDAMPAK BAGI PUBLIK YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PUBLIK

UNTUK INFORMASI LENGKAP MENGENAI PERATURAN / KEPUTUSAN YANG DI KELUARKAN KEMENTERIAN AGAMA DAN BADAN PUBLIK LAINNYA SILAHKAN KLIK DISINI

  1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 12 Tahun 2026 Tentang Penjelasan Tambahan Ketentuan Pemberian Gaji Ketiga Belas pada Kementerian Agama Tahun 2026
  2. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Panduan Ibadah dan Penyembelihan Hewan Kurban Hari Raya Idul Adha Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi
  3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 86 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Paramita bagi Aparatur Sipil Negara Buddha
  4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 105 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha
  5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 35 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Tunjangan Profesi guru dan Tunjangan Lainnya pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2026
  6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 68 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana dan Prasarana Pascabencana pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha Tahun 2026
  7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 32 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana dan Prasarana pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2026
  8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 37 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Rumah Ibadah Agama Buddha Terdampak Bencana Alam Tahun 2026
  9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 34 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2026
  10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 33 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional pada Direktorat Jenderal bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2026
  11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 36 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2026
  12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 31 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Beasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Tahun 2026
  13. Keputusan Direktur Jenderal Bimbinan Masyarakat Islam Nomor 139 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Kreasi Video Tepuk Sakinah
  14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
  15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
  16. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Satu Data Kementerian Agama
  17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi, Serta Sebutan Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar dalam Rumpun Ilmu Agama
  18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Palopo
  19. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
  20. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama konghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung
  21. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Statuta Seklah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong
  22. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat
  23. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 126 Tahun 2026 Tentang Pedoman Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit Kementerian Agama
  24. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 108 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Aplikasi Early warning System-Sistem Deteksi Dini Indonesia Rukun
  25. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 80 Tahun 2026 Tentang Penyedia Jasa Layanan Perbankan untuk Penyaluran Bantuan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah ON GOING pada Perguruan Tinggi Keagamaan negeri Tahun Anggaran 2026
  26. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 77 Tahun 2026 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri ON GOING Tahun Anggaran 2026
  27. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 826 Tahun 2025 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini untuk Program Sarjana pada Universitas Insaniah Sumatera Utara
  28. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 592 Tahun 2026 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
  29. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2026 Tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Kementerian Agama
  30. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 204 Tahun 2026 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2026-2027
  31. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2026 Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2026
  32. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2026 Tentang Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama
  33. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2026 Tentang Kurikulum Keagamaan Buddha
  34. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2026 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri Tahun Akademik 2026-2027
  35. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi
  36. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2026 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 1651 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja, Selisih Tunjangan Kinerja, Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor, dan Uang Makan pada Kementerian Agama
  37. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2026 Tentang Pedoman Pengalihan Aset Kementerian Agama Kepada Kementerian Haji dan Umrah dan Likuidasi Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama
  38. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 87 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Widyalaya Tahun Ajaran 2025/2026
  39. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 69 Tahun 2026 Tentang Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pasraman Nonformal
  40. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 67 Tahun 2026 Tentang Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pasraman Nonformal Saraswati
  41. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 49 Tahun 2026 Tentang Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Madyama Widyalaya Saraswati Dharma Kerthi Pasangkayu
  42. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 48 Tahun 2026 Tentang Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Pratama Widyalaya Anugerah Insan Mulia Tabanan
  43. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 47 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Tanda Daftar Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Hindu dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Hindu pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
  44. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu: Pedoman Tugas Akhir Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Tahun 2026
  45. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 43 Tahun 2026 Tentang Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Pratama Widyalaya Kumara Loka Denpasar
  46. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 35 Tahun 2026 Tentang Penetapan Hari Bhakti Pertiwi Widyalaya, Lambang, Hymne dan Mars pada satuan Pendidikan Widyalaya
  47. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 24 Tahun 2026 Tentang Panduan Kurikulum Berbasis Cinta pada Widyalaya
  48. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 11 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penilaian Beban Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
  49. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru dan Kepala Widyalaya
  50. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Hindu
  51. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Widyalaya Tahun Anggaran 2026
  52. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 28 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Operasional Pasca Bencana Kepada Lembaga Keagamaan Islam
  53. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 28 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Kegiatan Pembinaan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Islam
  54. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 27 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Kegiatan Pembinaan Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam
  55. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 29 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Kegiatan Pembinaan Kepada Majelis Taklim
  56. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2025-2029
  57. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 99 Tahun 2026 Tentang Ijazah Dhammasekha Tahun Pelajaran 2025/2026
  58. Intruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2025
  59. Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penjelasan Tambahan Ketentuan Pemberian Gaji Ketiga Belas pada Kementerian Agama Tahun 2026
  60. PMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Kemenag
  61. PMA 19 Tahun 2024 tentang Lembaga Amil Zakat
  62. PMA Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA
  63. PMA Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
  64. KMA 284 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Kehumasan
  65. KMA 559 Tahun 2024 tentang pelaksanaan SPBE Kemenag
  66. KMA Nomor 828 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Jabatan Fungsional Dosen Rumpun Ilmu Agama 
  67. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2645 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2313 Tahun 2024 tentang Juknis Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2024 
  68. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan PPDB
  69. KMA Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pennyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Kementerian Agama
  70. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Kerukunan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
  71. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bidang Kerukunan Umat Beragama pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
  72. Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemeliharaan Lingkungan Satuan Pendidikan
  73. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 400.1/320/SJ tentang Pembelajaran di Bulan Ramadhan Tahun 1446 Hijriah / 2025 Masehi
  74. Surat Edaran Sekjen Kementerian Agama RI Nomor 01 Tahun 2025 tentang Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
  75. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.4 Tahun 2025 tentang Pengembalian Barang Milik Negara yang dikuasai/digunakan oleh Pegawai yang Akan Memasuki Masa Pensiun/Mutasi/Promosi ke Satuan Kerja Lain di Lingkungan Kementerian Agama 
  76. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2025 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus
  77. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2025 tentang Kuota Haji Khusus Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi
  78. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 74 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1446 Hijriah / 2025 Masehi
  79. KMA Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak
  80. KMA Nomor 109 Tahun 2025 tentang Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi
  81. KMA Nomor 130 Tahun 2025 tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi
  82. KMA Nomor 141 Tahun 2025 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi
  83. KMA Nomor 142 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Reguler dan Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi
  84. KMA Nomor 166 Tahun 2025 tentang Petugas Haji Daerah Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi
  85. SE Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pencanangan dan Pelaksanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) pada Kementerian Agama
  86. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembelajaran di Bulan Ramadhan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi
  87. SE Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Tekins Penggunaan Aplikasi Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama
  88. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama
  89. Keputusan-keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
RINGKASAN INFORMASI TENTANG PROGRAM DAN ATAU KEGIATAN YANG TELAH DIJALANKAN
DATA PERBENDAHARAAN ATAU INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
PENCATATAN NIKAH
LAYANAN PENGADUAN MASYRAKAT
LAYANAN PRODUK HALAL
LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025 (COMINGSOON)

INFORMASI TENTANG REKRUITMEN ASN KEMENTERIAN AGAMA
  1. Surat BKN Penetapan NIP CASN Tahun 2024
  2. Pengumuman CPNS Kemenag 2024
  3. Lampiran 1 Surat-surat CPNS
  4. Lampiran 2 Rincian Formasi CPNS
  5. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS Kemenag 2024
  6. Pengumuman Pelaksanaan SKD CPNS Kemenag 2024
  7. Pengumuman Pengadaan PPPK Kemenag Tahun 2024
  8. Pengumuman PPPK Kementerian Agama Tahun 2024 Bagi Pelamar Non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Kementerian Agama TA. 2024
  9. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi pada Seleksi Calon PPPK Kemenag 2024
  10. Pengumuman Pemilihan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Non-CAT CPNS Kemenag 2024
  11. Pengumuman Pelaksanaan SKB CAT CPNS Kemenag 2024
  12. Pengumuman Pemilihan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) PPPK Tahun Anggaran 2024
  13. Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan PPPK Kemenag 2024
  14. Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan (SKBT) CPNS Kemenag 2024
  15. Pengumuman Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK bagi Pelamar Tenaga Non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah Kemenag RI Tahun Anggaran 2024
  16. Pengumuman Hasil Akhir Seleksi PPPK bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II dan Tenaga Non ASN yang Terdaftar dalam Database BKN Tahun Anggaran 2024
  17. Pengumuman Penyesuaian Kembali Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK bagi Pelamar Tenaga Non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah Kemenag RI TA 2024
  18. Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024
  19. Pengumuman Penyesuaian Jadwal PPPK Kementerian Agama Tahun 2024 bagi Pelamar Non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Tahun 2024
  20. Pengumuman Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi PPPK bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II dan Tenaga Non ASN yang Terdaftar dalam Database BKN
  21. Pengumuman Hasil Akhir Pasca Sanggah Seleksi CPNS Kemenag Tahun Anggaran 2024
  22. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK bagi Pelamar Tenaga Non ASN Tahap II TA 2024
  23. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah CPPPK Tahap II Kementerian Agama TA. 2024
PERJANJIAN KINERJA
GALERY KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ASAHAN